Inspektur Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Pery Soeparman mengatakan, pemeriksaan bantuan keuangan mencakup mekanisme perencanaan, organisasi pengelolaan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan program kegiatan dan pengadaan barang/jasa, serta pencapaian tujuan program. "Pemeriksaan ini di luar dana hibah dan dana bantuan sosial," katanya di Soreang, Rabu (5/9).
Menurut Pery, pemeriksaan dan pengawasan pada pemerintah kabupaten dan kota ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep.374-INSPT/2012 tertanggal 13 Maret 2012 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
"Objek pemeriksaan di antaranya Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Aset (Bagian Keuangan/Aset), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana bantuan keuangan," paparnya.
Lebih jauh dijelaskan, pemeriksaan reguler diarahkan pada administrasi umum pemerintahan. Di antaranya menyangkut kebijakan pembangunan daerah, program peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia) serta penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah.
"Kami pun memeriksa pelaksanaan urusan pemerintahan yang mencakup aspek urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dan urusan penataan ruang," jelas Pery.
Jadi konseling
Ia meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saat menghadapi pemeriksaan dan pengawasan ini bisa menjadi konseling partner (berteman), tidak menganggap pengawasan ini sesuatu yang menakutkan.
"Kondisi dulu dengan sekarang berbeda. Saya tidak ingin pemeriksaan dan pengawasan ini dianggap sebagai watchdog (anjing penjaga/pengawas, red), tapi lebih pada bersikap sebagai teman," harapnya.
(B.104)**
0 komentar:
Posting Komentar